Musdes Sepaso Timur Sepakati Perubahan APBDes 2025 Demi Pembangunan Lebih Tepat Sasaran

Sepaso Timur, 18 November 2025, Pemerintah Desa Sepaso Timur melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 pada Selasa, 18 November 2025. Kegiatan berlangsung di aula kantor desa dan dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, unsur RT, tokoh masyarakat, kader desa, perwakilan perempuan, pemuda, serta lembaga desa lainnya.

Musdes ini digelar untuk menyelaraskan rencana anggaran dengan kondisi dan kebutuhan terbaru masyarakat desa. Forum berjalan aktif, terbuka, serta mengedepankan musyawarah mufakat.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Sepaso Timur menyampaikan bahwa perubahan APBDes bukan sekadar penyesuaian angka, tetapi langkah penting untuk memastikan pembangunan desa tetap tepat arah dan tepat sasaran.

“Perubahan APBDes ini kita lakukan demi menyesuaikan kebutuhan nyata masyarakat. Kami ingin seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara terbuka, efektif, dan melibatkan seluruh unsur desa. Partisipasi bapak ibu sekalian adalah kunci agar pembangunan desa berjalan lebih baik dari tahun ke tahun." Tegas Kepala Desa Sepaso Timur.

Ketua BPD Sepaso Timur dalam sambutannya juga menekankan peran BPD sebagai lembaga pengawasan dalam memastikan APBDes berjalan sesuai aturan dan kesepakatan. Beliau menyampaikan

“BPD sangat mengapresiasi kehadiran seluruh peserta. Tugas kami adalah memastikan setiap perubahan anggaran benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan diputuskan secara transparan. Semoga Musdes hari ini menghasilkan keputusan yang membawa manfaat luas bagi warga Sepaso Timur.

Selama musyawarah, peserta memberikan berbagai masukan terkait kegiatan prioritas desa, realokasi anggaran, dan penguatan program pemberdayaan masyarakat. Diskusi berlangsung hangat dan partisipatif, menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan desa.

Musyawarah ditutup dengan penyepakatan bersama mengenai poin-poin perubahan APBDes 2025 yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen resmi pemerintahan desa.